Liputan6.com, Jakarta: Reaksi terhadap pernyataan kontroversial Ketua DPR Marzuki Alie soal pemaafan bagi koruptor dan wacana pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terus bergulir. Kali ini datang dari Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi. Koalisi ini mendesak Marzuki Alie untuk mundur dari jabatannya. Marzuki dianggap tidak mewakili aspirasi rakyat untuk memberantas korupsi.
"Meminta Partai Demokrat memecat Marzuki Alie dari DPR dan juga pimpinan DPR. Partai Demokrat harus memilih memecat Marzuki Alie jika tidak ingin dicap sebagai partai yang pro terhadap korupsi," kata Al Ghofari dari Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi di Jakarta, Senin (1/8).
Sementara, saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Marzuki justru menyalahkan media massa yang dinilai salah memahami pernyataannya. Marzuki meminta gagasannya membubarkan KPK menjadi bahan diskusi bukan untuk diadili publik [baca: Marzuki Alie Merasa Telah "Diadili"].
Ketua DPR yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu selama ini memang sering melontarkan pernyataan yang kontroversial. Dalam catatan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi, setidaknya ada tujuh pernyataannya yang kontroversial. Dua di antaranya tentang tenaga kerja Indonesia di luar negeri dan korban gempa dan tsunami di Mentawai, Sumatra Barat, beberapa waktu lalu.(APY/ANS)
yahoo.co.id
"Meminta Partai Demokrat memecat Marzuki Alie dari DPR dan juga pimpinan DPR. Partai Demokrat harus memilih memecat Marzuki Alie jika tidak ingin dicap sebagai partai yang pro terhadap korupsi," kata Al Ghofari dari Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi di Jakarta, Senin (1/8).
Sementara, saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Marzuki justru menyalahkan media massa yang dinilai salah memahami pernyataannya. Marzuki meminta gagasannya membubarkan KPK menjadi bahan diskusi bukan untuk diadili publik [baca: Marzuki Alie Merasa Telah "Diadili"].
Ketua DPR yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu selama ini memang sering melontarkan pernyataan yang kontroversial. Dalam catatan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi, setidaknya ada tujuh pernyataannya yang kontroversial. Dua di antaranya tentang tenaga kerja Indonesia di luar negeri dan korban gempa dan tsunami di Mentawai, Sumatra Barat, beberapa waktu lalu.(APY/ANS)
yahoo.co.id
